Ujian Kesetaraan Paket C di Taiwan
Pada hari sabtu, 23 April 2016 dan Minggu 24 April 2016 Kantor Dagang Ekonomi Indonesia (KDEI) yang bertindak sebagai Dinas Pendidikan di Taiwan mempunyai hajatan Ujian Nasional Pendidikan kesetaraan (UNPK) Kejar Paket C.
Kepala KDEI Bapak Arief Fadilah sangat mendukung dan memperhatikan penuh kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kegiatan pendidikan di Taiwan khususnya untuk para Buruh Migran Indonesia (BMI). Beliaupun mendelegasikan Bapak Agung Sepande yang bertugas sebagai Seksi Dinas Pariwisata dan Perhubungan untuk bisa membantu dan memberikan perhatian lebih dalam pendidikan. Meskipun tugas pokok dan fungsinya tidak ada di KDEI, tetapi perhatian dan dukungan yang penuh untuk dunia pendidikan khususnya BMI dan Pelajar Indonesia di Taiwan.
Adapun satuan pendidikan yang mengikuti UNPK ada dua lembaga PKBM　PPI Taiwan dan PKBM BJI.
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)　PPI Taiwan yang di Ketuai oleh Sri Sumartiningsih Mahasiswa Program Doktoral Sport Coaching Science dari Chinese Culture University. Beliau sebenarnya sedang mendapatkan Tugas Belajar dari Kemenristek Dikti dari Perguruan Tinggi Universitas Negeri Semarang. Pengalaman kerja di dunia pendidikan kurang lebih 11 tahun. Membuat beliau tergugah hatinya, ketika melihat persoalan yang ternyata sebagian BMI　masih ada yang masih tertinggal dalam pendidikan wajib belajar sembilan tahun bahkan ada sebagian kecil yang belum bisa membaca. Bagaimana caranya agar mereka bisa meningkatkan pendidikannya di tengah kesibukan belajar. Akhirnya beliau mulai berkoordinasi berbagai pihak untuk mengetahui bagaimana cara mendirikan pusat kegiatan belajar masyarakat di luar negeri. Alhamdulillah berkat ketulusan hati, kemudahan komunikasi bahkan koordinasi didapatkan. Awalnya Titin (sapaan beliau) menanyakan kepada kakak kelasnya di Jepara, hingga akhirnya diberitahu seorang yang ahli di dunia pendidikan nonformal bapak Fauzi dari Yogyakarta. Kemudian koordinasi Berlanjut hingga berkomunikasi dengan Bapak Erman dan Bapak Subi dari Pendidikan Kesetaraan Kemendikbud. Hingga akhirnya keinginan tersebut didengarkan langsung di rapat subdit pendidikan kesetaraan kemendikbud. Setelah komunikasi dan koordinasi berlangsung, KDEI pun dengan sigap membantu semua administrasi yang diperlukan, bahkan Tim Kepengurusan Kejar Paket C dengan kompak bahu membahu agar tercapai berdirinya PKBM PPI Taiwan dan bisa melaksanakan Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) di Taiwan.
Alhamdulillah, akhirnya cita-cita luhur tersebut terpenuhi hingga pada tanggal 23 & 24 April 2016 hadir perwakilan pengawas UNPK dari Kemendikbud Dr. Suprananto dan Dr. Bambang Windoko, untuk melihat secara langsung dan memastikan lancarnya perjalanan UNPK di Taiwan.
Panitia UNPK Kejar Paket C Taiwan yang diketuai oleh Hasan Ismail, SPd. adalah salah satu mahasiswa program magister di Mechanical Engineering National Chiao Tung University. Sementara panitia yang lain sebagian besar adalah pelajar Indonesia yang sedang menempuh belajar, dengan jenjang　studi S2 dan S3 di berbagai Universitas di Taiwan.
Sementara itu PKBM PPI Taiwan sudah tercatat dalam Daftar Lembaga PKBM Luar Negeri dengan Nomor Induk Lembaga P9908880. (Referensi　data Kemendikbud) P9908880, adalah salah satu lembaga luar negeri yang pertama kali mendapatkan NILEM.
Saat ini tercatat sejumlah 35 peserta yang mengikuti UNPK Kejar Paket C PKBM　PPI　Taiwan. Hampir semua peserta adalah wanita yang bekerja sebagai buruh migran Indonesia (BMI) dan satu orang dari putri WNI yang menikah dengan warga negara Taiwan. Satu orang peserta yang telah kembali ke Indonesia telah mengikuti UNPK di SKB Blora pada tanggal 4-8 April 2016.
Kendala yang dihadapi oleh peserta UNPK adalah ijin dari majikan ataupun dari pekerjaannya. Majikan tersebut berdalih mereka tugasnya bekerja disini bukan belajar. Untuk diketahui Sebagian besar bekerja sebagai buruh informal di rumah tangga. Sehingga hambatan tersebut dicarikan pemecahannya agar pendidikan untuk seluruh WNI dimanapun berada bisa terlaksana.
Setidaknya berharap semoga Pemerintah lebih memperhatikan lagi hak pendidikan untuk Warganya dimanapun berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan semoga ada perhatian khusus dari pemerintah dengan melihat fenomena ini. Fakta yang terjadi di lapangan tetap ada pengabdian sebagian warga nya untuk meningkatkan pendidikan sesamanya. Meskipun didukung penuh oleh KDEI tetapi kewenangan yang bertindak sebagai konsultan Pendidikan di Taiwan perlu diperhatikan lagi. Mengingat ada sejumlah 3800 Pelajar Indonesia di Taiwan dan 238.000 Buruh Migran Indonesia. Hal ini perlu kerjasama berbagai pihak baik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perguruan Tinggi Riset dan Teknologi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Departemen Tenaga Kerja untuk dapat mencapai pendidikan Warga Negara Indonesia lebih baik lago.
Salam Pendidikan
Sri Sumartiningsih
Ketua PKBM PPI Taiwan